Memanfaatkan Media Sosial Untuk Mengembangkan Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

       Beberapa tahun terakhir, penggunaan media sosial bagi UMKM terus meningkat. Media sosial memberikan kesempatan untuk melakukan cara baru dalam berbisnis dengan cara berbagi, berkolaborasi dan berkresasi kembali. Namun demikian, informasi mengenai bagaimana sebenarnya UMKM memanfaatkan media sosial masih sangat terbatas. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsi atas peran dan manfaat aplikasi media sosial bagi UMKM. Penelitian ini menggunakan metode campuran kuantitatif-kualitatif untuk memperoleh data. Data kuantitatif diperoleh dengan survei kuesioner sedangkan data kualitatif diperoleh dengan cara melakukan wawancara in-depth dengan para responden yaitu para pemilik dan atau manajer UMKM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas pelaku bisnis UMKM telah menggunakan dan memanfaatkan aplikasi media sosial untuk bisnis mereka. Manfaat yang dirasakan pelaku UMKM antara lain sebagai alat promosi produk atau jasa, memperluas akses terhadap pelanggan baru, memudahkan transaksi bisnis dengan pelanggan dan pemasok serta meningkatkan penjualan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi media sosial adalah alat yang efektif dalam pemberdayaan UMKM. Masukan bagi peningkatan kebijakan pemerintah untuk mendorong keterlibatan UMKM dalam ekonomi digital adalah peningkatan pembangunan infrastruktur dan kemudahan biaya dan akses internet yang murah, khususnya untuk wilayah terpencil. 

     UMKM merupakan bentuk bisnis yang paling dominan di Indonesia. Menurut Kementrian Negara Koperasi dan UKM dan Bank Indonesia, usaha mikro didefinisikan sebagai bisnis yang memiliki aset bersih kurang dari Rp.50 juta dan kurang dari Rp.300 juta untuk total penjualan per tahun. Sedangkan usaha kecil adalah usaha yang memiliki asset bersih antara Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 500 juta atau memiliki total penjualan per tahun antara Rp.300 juta sampai dengan Rp. 2,5 miliar. Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki asset bersih dari Rp. 500 juta hingga Rp. 10 miliar atau total penjualan per tahun dari Rp. 2,5 miliar hinga Rp. 50 miliar. Di Indonesia terdapat kurang lebih 57 juta UMKM dengan penyerapan jumlah tenaga kerja sekitar 108 juta orang. (BPS, 2014). Tidak hanya di Indonesia, di sebagian besar negara di Asia, UMKM juga memiliki peranan yang sentral. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Asia Development Bank (2014)di wilayah Asia, UMKM menguasai sebanyak rata-rata 96 persen dari jumlah perusahaan secara total dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5 persen setiap tahunnya. Tabel 1. Kriteria UMKM berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pelaku Usaha Kekayaan Bersih (Rupiah) Hasil Penjualan Tahunan (Rupiah) Usaha Mikro sampai dengan 50 juta sampai dengan 300 juta Usaha Kecil lebih dari 50 juta-500 juta lebih dari 300 juta2,5 milyar Usaha Menengah lebih dari 500 juta- 10 milyar lebih dari 2,5 milyar-50 milyar Sumber: UU No. 20 Tahun 2008 UMKM juga menyerap jumlah tenaga kerja yang tidak sedikit di wilayah Asia. UMKM yang berada di negara-negara Asia mampu menyerap rata-rata sebesar 62 persen dari total tenaga kerja (Asia Development Bank, 2014). Di Malaysia contohnya pada tahun 2015 dapat menyerap sejumlah 65,5 persen dari total tenaga kerja yang ada disana (Department of Statistic Malaysia, 2015). UMKM di Singapura juga mampu menyerap sebesar 67 persen dari total tenaga kerja (Department of Statistic Singapore, 2015). Tidak hanya di wilayah Asia, di Eropa, Amerika Serikat dan Jepang, UMKM berperan dalam menyerap tenaga kerja dalam rentang sebesar 55 persen hingga 80 persen. Lebih lanjut Uni Eropa menganggap UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam menyerap tenaga kerja. Setiap tahun sebanyak 1 juta UMKM baru muncul di wilayah Uni Eropa dan memberikan kontribusi sebesar 99,8 persen dari total perusahaan yang ada di wilayah Uni Eropa (Katua, 2014). Hasil penelitian empiris yang dilakukan oleh Garikai (2011) juga menyatakan UMKM memiliki peran yang sangat signifikan dalam penyerapan tenaga kerja. Jumlah UMKM yang besar dapat menyerap banyak tenaga kerja. Peran UMKM juga tidak berhenti pada kemampuannya menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak tetapi juga meningkatkan- -kesejahteraan masyarakat. Dengan pendapatan yang diperoleh masyarakat dapat meningkatkan daya belinya. Peningkatan daya beli ini akan mendorong peningkatan terhadap produk maupun jasa. Dalam memenuhi peningkatan permintaan masyarakat ini, maka dibutuhkan lebih banyak aktivitas produksi sehingga secara tidak langsung produktivitas ekonomi di suatu negara menjadi meningkat.

Pengaruh Internet dan media sosial terhadap usaha mikro daerah di Indonesia

Dea Valencia menggunakan Facebook Business Page untuk memasarkan bisnis pakaian batik bercorak modern dari Kota Semarang sejak 2011. Batik Kultur, merek produksi Dea, sejak awal menjadikan Internet sebagai media pemasaran untuk menjangkau konsumen.

Hasilnya di luar dugaan. Melalui Facebook, penjualan Batik Kultur meningkat 60% dalam 10 bulan pertama, dan basis pelanggan juga meningkat hingga 70%. Hingga sekarang, 95% penjualan Batik Kultur berasal dari media sosial. Dea juga menggunakan Instagram sebagai platform pemasaran dan media komunikasi dengan konsumen.

Kisah Dea merupakan salah satu contoh strategis bisnis yang memanfaatkan kekuatan media sosial dan Internet untuk menciptakan pasar baru sekaligus memenangkan persaingan usaha yang semakin kompetitif di ranah off line.

Internet dan media sosial menambah ruang pemasaran yang lebih luas bagi pelaku usaha mikro untuk mengembangkan bisnisnya di daerah. Penggunaan media sosial seperti Twitter, Facebook, Skype, Line, WhatsApp, dan media sosial lainnya untuk layanan bisnis juga menguntungkan konsumen.

Tapi selama ini belum diketahui seberapa besar sebenarnya dampaknya bagi perekonomian di daerah, tempat pelaku bisnis mikro menjalankan usaha.

Riset kami menunjukkan penggunaan sosial media berasosiasi  secara positif dalam peningkatan ekonomi di daerah. Peningkatan 10% dari penggunaan media sosial juga berhubungan secara positif dengan pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 0,11%.

Kami menganalisis data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2015 dan Potensi Desa (Podes) 2014 yang mencakup lebih dari 70.000 desa dan 500 kabupaten dan kota di Indonesia. Kami menemukan bahwa daerah yang memiliki kualitas infrastruktur yang baik dan tingkat penetrasi Internet dan media sosial yang tinggi, berasosiasi dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih tinggi.

Potensi ini dapat terakumulasi lebih besar bila media sosial dapat dioptimalkan sebagai media untuk meningkatkan kehadiran online dari perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sebab survei Deloitte menunjukkan 36% UMKM di Indonesia tidak memiliki akses broadband, komputer, smartphone dan situs jejaring.

Kami fokus pada peranan Internet dan media sosial dalam ekonomi daerah di Indonesia, dengan menggunakan studi kasus sektor perdagangan dan pariwisata yang skalanya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Riset ini juga membahas pentingnya dukungan pemerintah dalam menciptakan regulasi yang mendukung perkembangan ekonomi digital.

Studi ini memberikan perspektif baru dengan menggunakan data-data tingkat kabupaten dan kota untuk mendapatkan estimasi keuntungan dari digitalisasi. Dengan menggunakan data Susenas 2015, Potensi Desa 2014 dan beberapa indikator lainnya seperti tenaga kerja dan kualitas infrastruktur dasar, riset melihat keterkaitan penggunaan Internet dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Digitalisasi perdagangan, pariwisata, dan lapangan kerja

Salah satu temuan penting kami adalah faktor infrastruktur pendukung jaringan internet di daerah. Kualitas Base Transceiver Station (BTS) di desa atau kecamatan, menjadi salah satu variabel penting dalam pertumbuhan ekonomi di daerah.

Riset ini mengestimasi peningkatan 10% kualitas jangkauan sinyal berasosiasi dengan penambahan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencapai 0,92% di kabupaten dan kota. Percepatan rencana pemerintah menambah jangkauan BTS akan semakin memperkuat terealisasinya potensi ini.

Ada banyak sektor yang berkembang karena memakai Internet, tapi studi ini merumuskan dua sektor yang berpotensi besar seiring dengan peningkatan penggunaan Internet dan media sosial yakni sektor perdagangan dan pariwisata.

Pertama, sektor perdagangan kelas UMKM berpotensi menjadi yang menerima manfaat dari adanya media sosial karena menurut mereka media sosial adalah strategi marketing yang paling efektif. Hal ini diperkuat dengan studi dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang menemukan bahwa 87% pengguna Internet adalah pengguna media sosial. Survei lainnya yang dilakukan oleh iDEA menunjukkan UMKM di Indonesia menggunakan media sosial seperti Facebook (43%) dan Instagram (11%) sebagai media pemasaran.

Sebagai contoh, penggunaan Facebook memberikan efek positif dalam menurunkan biaya untuk pemasaran dan layanan pengguna. Selain itu, platform online juga membantu UMKM untuk berinteraksi dengan pelanggan, promosi, dan membangun kesadaran merek.

Kedua, kontribusi sektor pariwisata Indonesia terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Indonesia mencapai US$17 miliar dan menciptakan 1,9 juta pekerjaan pada 2016. Sektor ini diproyeksikan akan terus tumbuh 5,6% per tahun hingga 2027. Digitalisasi dan media sosial memberikan kesempatan bagi UMKM di sektor ini untuk merealisasikan potensi tersebut.

Instagram juga digunakan oleh UMKM, khususnya jasa tour dan travel, untuk mempromosikan usahanya. Pengguna Instagram di Indonesia merupakan terbesar di Asia Pasifik dengan lebih dari 45 juta pengguna aktif. Salah satu akun penyedia jasa tour dan travel di Instagram yang kami wawancara membuka lebih dari 20 jenis perjalanan tiap bulannya untuk sekitar 40 tujuan wisata dari Labuan Bajo hingga Pegunungan Everest.

Namun menurut Travel and Tourism Competitiveness Index, digitalisasi ini masih mengalami hambatan di sisi infrastruktur yang belum mendukung akses Internet cepat. Indonesia berada di peringkat ke-42 dari 136 negara pada 2017. Salah satu faktor yang menghambat adalah kesiapan sektor informasi, komunikasi, dan teknologi (ICT). Hal ini harus diperbaiki karena 82% turis menggunakan platform digital untuk mencari informasi tujuan wisata dan 73% berkomunikasi menggunakan media sosial ketika berwisata.

Permasalahan regulasi

Selain perlunya membangun infrastruktur yang merata dan peningkatan literasi digital, regulasi merupakan komponen penting dalam perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Upaya pemerintah merancang regulasi layanan digital dimuat dalam Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan atau Konten melalui Internet (Over-the-Top). Draf ini merupakan revisi dari Surat Edaran Menteri Komunikasi No. 3 Tahun 2016 terkait Over-the-top. Beberapa hal yang diatur dalam draf tersebut, antar lain, ruang lingkup penyediaan layanan, kewajiban penyedia layanan seperti pendaftaran layanan, penggunaan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), dan penyaringan konten.

Pemerintah juga telah berkonsultasi publik dengan berbagai pemangku kepentingan. Beberapa perubahan dalam draf regulasi juga telah dilakukan, termasuk di dalamnya rencana pergantian dari peraturan over-the-top (OTT) menjadi peraturan platform digital. Namun, sampai saat ini para pelaku masih harus menunggu regulasi terkait penyediaan layanan digital di Indonesia.

Urgensi regulasi

Di tengah perkembangan teknologi dan ekonomi digital di Indonesia, pentingnya kepastian regulasi bisa dilihat setidaknya dari dua sisi.

Pertama dari sisi usaha, regulasi merupakan faktor pendukung dalam menciptakan ekosistem digital yang kondusif. Dengan karakter industri digital yang “disruptif” dan “inovatif”, penting adanya kerangka regulasi yang mendukung perkembangan inovasi, dengan memberikan ruang lebih bagi industri untuk bereksperimen, yang sering disebut light-touch regulation.

Selain itu, industri digital relatif baru di Indonesia, sehingga penting untuk memiliki kerangka regulasi yang menjamin persaingan usaha sehat antara pemain industri besar dan kecil, asing maupun lokal. Kepastian regulasi yang jelas akan mencerminkan iklim usaha dan kemudahan dalam berbisnis yang baik kepada pelaku usaha ataupun investor.

Kedua, regulasi juga dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen, yaitu pengguna layanan digital. Tidak adanya kepastian regulasi, pemberlakuan regulasi yang restriktif, dan berbelit dapat menghambat konsumen dalam mengakses dan memanfaatkan layanan digital tersebut secara maksimal. Contohnya transasksi usaha bagi pelaku UKM. Kerangka regulasi yang mendukung seharusnya menjamin kebebasan bagi konsumen dalam menggunakan layanan secara transparan dan aman.

Rekomendasi kepada pemerintah

Meski regulasi terkait platform digital belum diterbitkan, upaya pemerintah perlu diapresiasi. Pemerintah perlu diingatkan kembali tentang pentingnya kerangka regulasi yang mendukung ekonomi digital.

Hasil studi kami menunjukan bahwa ada beberapa hal dalam draf peraturan yang perlu ditinjau kembali. Pertama, definisi dan ruang lingkup dari layanan digital terlalu luas. Regulasi yang dibuat harus secara spesifik mencerminkan tujuan dari pembuatan regulasi tersebut. Penyempitan definisi atau ruang lingkup berdasarkan fungsi dapat meminimalkan konsekuensi dari implementasi regulasi tersebut.

Kedua, harmonisasi regulasi antar kementerian dan lembaga maupun industri terkait. Regulasi yang dibuat harus konsisten, dan tidak tumpang tindih dengan regulasi yang sudah berlaku sebelumnya. Contohnya adalah definisi dan ruang lingkup dari layanan over-the-top yang tumpang tindih dengan Peraturan Presiden tentang Roadmap E-Commerce, dan peraturan penyaringan konten yang sudah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kami berharap isu ini dapat ditangani dalam peraturan platform digital nantinya.

Selain itu regulasi yang dibuat juga harus sejalan dengan international best practices. Contohnya, prinsip perpajakan digital OECD BEPS Action Plan 1 yang sudah diimplementasikan oleh Selandia Baru dan Korea Selatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing layanan platform digital Indonesia di pasar global.

Kerangka regulasi yang mendukung merupakan satu dari banyak faktor yang dapat mendorong perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Hal yang tidak kalah penting juga adalah kerja sama antara pemerintah dan sektor usaha untuk menciptakan ekosistem digital yang kondusif. Juga memastikan manfaat dari penggunaan layanan platform digital dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara inklusif dan merata.

Jadi, kue ekonomi digital tidak hanya dinikmati oleh pengusaha besar, tapi juga perintis usaha mikro seperti Dea Valencia.

Referensi :

https://media.neliti.com/media/publications/233770-aplikasi-media-sosial-untuk-pemberdayaan-8768e77d.pdf

http://theconversation.com/pengaruh-internet-dan-media-sosial-terhadap-usaha-mikro-daerah-di-indonesia-102206